Reduksi Diferensiasi Fungsional Antar Lembaga Penegak Hukum
Penerapan asas dominus litis dalam RUU KUHAP dapat mengaburkan batas antara fungsi penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan melemahkan sistem checks and balances dalam penegakan hukum .
Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kejaksaan
Pemberian kewenangan yang besar kepada kejaksaan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dikhawatirkan dapat digunakan untuk kepentingan politik tertentu, seperti menekan lawan politik atau melindungi kroni-kroni yang terlibat dalam kasus pidana.
Catatan kritis akademisi terhadap RUU Polri
Perluasan Kewenangan Tanpa Mekanisme Pengawasan yang Jelas
RUU Polri memberikan kewenangan luas kepada Polri dalam pengawasan ruang siber, termasuk pemblokiran dan pembatasan akses internet, serta kewenangan penyadapan tanpa mekanisme izin pengadilan yang jelas. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan privasi masyarakat.
Penguatan Fungsi Intelijen Polri dan Risiko Dwifungsi
RUU Polri memperluas kewenangan intelijen Polri, termasuk melakukan “penggalangan intelijen” dan “penangkalan dan pencegahan” terhadap aktivitas yang dianggap mengancam kepentingan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan menghidupkan kembali praktik dwifungsi ala Orde Baru.
Minimnya Mekanisme Pengawasan Terhadap Polri
RUU Polri tidak secara tegas mengatur mekanisme pengawasan terhadap institusi Polri dan anggotanya. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang seharusnya berperan sebagai lembaga pengawas dinilai tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
