“Saat presiden menginstruksikan efisiensi, DPRD Batam malah belanja mobil mewah. Ini bukti mereka tak punya sense of crisis,” kata Herry dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Herry menyoroti bahwa mobil dinas lama jenis Toyota Fortuner masih sangat layak pakai dan belum memerlukan penggantian. Ia membandingkan langkah DPRD dengan Walikota dan Wakil Walikota Batam yang justru menolak pengadaan mobil dinas baru, bahkan mencoret anggaran kendaraan dinas untuk pejabat eselon 2 dan 3.
Arahan Presiden Diabaikan?
Sikap DPRD Batam ini dinilai berlawanan dengan arahan Presiden Prabowo, yang secara tegas meminta agar anggaran negara dialihkan ke program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti penguatan UMKM, pendidikan, dan infrastruktur.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya DPRD Batam bisa membantu banyak sektor produktif yang menyentuh masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Herry.
Fakta Singkat Pengadaan Mobil Dinas DPRD Batam:
Jumlah mobil: 4 unit
Jenis: Hyundai Palisade
Harga per unit: ± Rp 943 juta – Rp 1,26 miliar
Total anggaran: Rp 3,6 miliar dari APBD Batam 2025
Status: Sudah diumumkan di SIRUP LKPP, Kode RUP: 55506463
Dealer: PT Pionir Auto Mobil, Seraya
