Batam  

HKI Kepri Gelar Buka Puasa dengan Anak Yatim Piatu dan Dialog Industri untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

HKI Kepri Gelar Buka Puasa dengan Anak Yatim Piatu dan Dialog Industri untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Batam – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Kepri menggelar dialog bertajuk “Kontribusi HKI dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%” di Aston Hotel, Batam, Rabu (12/3/2025).

Acara ini menghadirkan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana, serta Wakil Ketua Umum HKI Kepri Piters Vincent, dan dimoderatori oleh akademisi Universitas Internasional Batam (UIB), Suyono.

BACA JUGA:  Polda Kepri Perkuat Pengawasan Harga dan Mutu Pangan 2026

Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk peran proyek strategis nasional (PSN) di Kepri, percepatan perizinan, serta kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi arus investasi.

Investasi Besar, Tapi Harus Berdampak Nyata

Sony, pengusaha dari Kawasan Industri Wiraraja, menyoroti lima proyek strategis nasional (PSN) yang sedang berjalan di Kepri. Menurutnya, proyek ini seharusnya memberikan dampak positif, namun tantangan seperti pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur, termasuk air bersih, masih menjadi kendala.

BACA JUGA:  Hujan Lebat di Batam, Warga Bertanya: Apa Dosa Kami?

“Harus ada tim khusus yang memastikan PSN dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Air bersih misalnya, sangat dibutuhkan oleh industri,” ungkapnya.

Wagub Kepri: Jangan Sampai Kepri Kaya, Tapi Masyarakat Tak Merasakan

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa Pemprov Kepri memiliki strategi untuk memastikan investasi yang masuk berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:  Geger! Kos-Kosan di Bengkong Jadi Lokasi "Laboratorium Sabu" Pria 46 Tahun, Ditangkap Tengah Malam!

“Jangan sampai Kepri memiliki PDB yang besar, tetapi masyarakatnya tidak merasakan manfaatnya. Saya dan Pak Gubernur Ansar Ahmad telah merancang berbagai terobosan terkait perizinan dan pemerataan investasi,” jelasnya.