Example floating

Kursi Kosong di Loket Pelayanan dan Ironi Digitalisasi yang Dihadapi Rikson di Batam

4 minutes reading
Monday, 16 Nov 2026 14:55 73 redaksi

BATAM – Suasana ruang pelayanan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan kawasan Nagoya, Kota Batam, pagi itu tampak lengang. Tidak ada barisan panjang warga yang mengular, tidak pula deretan kursi tunggu yang penuh sesak. Bagi siapa pun yang datang membawa keperluan administrasi, pemandangan tersebut seharusnya menjadi kabar baik, urusan bakal selesai dengan cepat.

Namun, pengalaman berbeda justru dirasakan Rikson P. Tampubolon sekitar sebulan lalu. Alih-alih langsung dilayani di loket yang tampak kosong, langkah Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI) ini terhenti oleh satu syarat mutlak: nomor antrean online.

Rikson sempat menjelaskan bahwa dirinya mengalami kendala saat mencoba mengakses sistem pendaftaran daring tersebut. Harapannya sederhana mengingat kondisi kantor sedang sepi dan petugas tampak memiliki waktu luang, ia berharap bisa dibantu melalui jalur pelayanan langsung. Sayangnya, aturan berbicara lain.

Tanpa kode antrean dari aplikasi, loket pelayanan tetap tertutup baginya. Ia pun diminta pulang dan mencoba peruntungan kuota daring beberapa hari kemudian.

“Saya terus terang mempertanyakan logika pelayanannya. Masyarakat sudah datang langsung ke kantor, tetapi tidak bisa dilayani hanya karena tidak memiliki nomor antrean online. Padahal, saat itu kantor tidak sedang ramai,” kenang Rikson. “Ini pelayanan publik, atau justru masyarakat yang dipaksa mengikuti keterbatasan sistem?”

BACA JUGA:  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Malang Gali Informasi tentang Pengelolaan Kawasan ke BP Batam

Menghitung Ongkos di Balik Satu Kata: “Pulang”

Bagi Rikson yang sehari-hari bergelut dengan isu ketenagakerjaan dan kebijakan publik, penolakan hari itu bukan sekadar urusan pribadinya yang tertunda. Pikirannya langsung melayang pada ribuan buruh dan pekerja pabrik di Batam yang setiap harinya berpacu dengan waktu dan target produksi.

Untuk mengurus hak jaminan sosial di hari kerja, seorang buruh tidak bisa sekadar melenggang keluar dari pabrik. Mereka harus melewati birokrasi izin kepada atasan, memotong jam kerja, atau bahkan merelakan jatah cuti tahunan. Belum lagi ongkos transportasi yang harus dikeluarkan dari upah harian mereka.

“Bayangkan seorang buruh sudah mengeluarkan ongkos transportasi, sudah sampai di kantor, tetapi disuruh pulang karena tidak punya antrean online. Beberapa hari kemudian dia harus mengulang proses yang sama. Siapa yang menanggung kerugian waktu dan biaya itu?” ujar Rikson, menyoroti sisi manusiawi yang kerap luput dari kalkulasi pembuat kebijakan.

Memahami Hak Warga dalam UU Pelayanan Publik

Pengalaman di Nagoya tersebut membuka ruang diskusi edukatif yang lebih luas mengenai hakikat transformasi digital di instansi pemerintah maupun badan penyelenggara jaminan sosial.

BACA JUGA:  Minta Bantuan Warga Awasi Pelanggaran Pilkada, Bawaslu Kepri: Ini Tugas Kita Bersama

Secara regulasi, setiap penyelenggara layanan di Indonesia terikat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam payung hukum tersebut, negara menjamin bahwa pelayanan publik wajib berlandaskan asas kesamaan hak, perlakuan yang tidak diskriminatif, kemudahan, keterjangkauan, serta kepastian layanan.

Artinya, inovasi teknologi seperti aplikasi antrean online hadir sebagai alat bantu untuk mengurai kepadatan dan mempercepat proses—bukan menjadi tembok penghalang bagi warga negara yang memiliki keterbatasan literasi digital, tidak memiliki kuota internet, atau sedang mengalami gangguan teknis pada gawainya.

Rikson menganalogikan sistem pelayanan publik yang ideal layaknya manajemen rumah sakit modern. Rumah sakit menyediakan pendaftaran lewat aplikasi bagi pasien yang melek teknologi, tetapi tidak pernah menutup loket pendaftaran manual bagi pasien yang datang langsung.

“Logikanya sederhana. Kalau ada dua jalur pelayanan, online dan langsung, mengapa harus menutup salah satunya? Aplikasi dibuat untuk membantu manusia, bukan manusia yang harus dipersulit demi mengikuti aplikasi,” tuturnya.

Jalan Tengah Bernama Layanan Hybrid

Berangkat dari refleksi tersebut, Rikson mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan berencana membawa persoalan ini ke Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau. Tujuannya bukan untuk menolak kemajuan zaman, melainkan memastikan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan tidak berujung pada maladministrasi berupa penundaan pelayanan tanpa alasan yang patut.

BACA JUGA:  Ombudsman Kepri Temukan Seabrek Masalah di Tanjungpiayu

Sebagai solusi praktis bagi instansi pelayanan publik di Batam maupun daerah lain, ia menawarkan konsep pelayanan hybrid:

Pembagian Kuota Proporsional: Mengalokasikan sebagian kuota untuk pendaftar aplikasi (online) dan menyisakan kuota khusus untuk warga yang datang langsung (walk-in) sesuai kapasitas harian kantor.

Fleksibilitas Kapasitas: Apabila ruang pelayanan sedang sepi dan petugas tidak terbebani antrean daring, petugas diberi diskresi untuk melayani warga yang sudah telanjur hadir di lokasi.

Pendampingan Digital di Tempat: Menyediakan petugas khusus (helpdesk) di pintu masuk untuk membantu warga yang gagap teknologi agar tetap bisa terlayani tanpa harus disuruh pulang.

Kisah Rikson di sudut kawasan Nagoya menjadi pengingat penting bagi wajah birokrasi modern: secanggih apa pun sistem digital yang dibangun, ukuran keberhasilannya bukanlah seberapa banyak aplikasi itu diunduh, melainkan seberapa banyak manusia yang benar-benar terbantu dan dimudahkan urusannya.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Layanan Publik PLN Batam
LAINNYA