Batam  

Perbaikan Database Lahan di Batam, Sesmenko : Kita Jaga Investasi dengan Kepastian Berusaha

Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Dewan Pengawas BP Batam. (Foto: BP Batam)

Batam – Dalam rangka menjaga kepastian dan penerapan Good Governance dalam berinvestasi, Badan Pengusahaan Batam sedang melakukan penyempurnaan database dan Land Management System (LMS).

Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Dewan Pengawas BP Batam menjelaskan bahwa saat ini BP Batam sedang melakukan penyempurnaan sistem LMS (pengelolaan lahan), terutama terkait dengan database dan proses bisnis alokasi lahan.

BACA JUGA:  Dari Renovasi Hingga Rekor Baru, Ini Fakta Menarik Bandara Hang Nadim Saat Nataru 2024/2025

Ketua Dewan Pengawas BP Batam menegaskan bahwa tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS, yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjalani masa cuti.

⁠”tidak ada moratorium pelayanan, namun pengalokasian lahan baru belum dapat dilakukan, karena database tanah sedang dilakukan penyempurnaan terkait kualitas & integritas data.” Kata Susi.

BACA JUGA:  Tata Kota Makin Indah, Kemajuan Batam Sukses Tarik Minat Wisatawan Mancanegara

“bahwa tidak benar pemberitaan yang beredar berkaitan dengan adanya moratorium pelayanan pertanahan, yang ada hanya penyempurnaan Database Lahan dan Sistem pengelolaannya.” Terangnya lebih lanjut.

Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan, tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya off karena sedang pemutahiran data base. Sementara layanan lainnnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan & perijinan lainnya tetap berjalan normal.

BACA JUGA:  Bea Cukai Batam Tindak 148 Pelanggaran hingga November 2024, Rokok Ilegal hingga Narkoba

Susiwijono Moegiarso berharap iklim investasi berjalan kondusif dan berpesan untuk dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha.

“Karena kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, malah menimbulkan ketidakpastian. Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah.