Example floating

Pansus DPRD Batam Rampungkan Ranperda Ketertiban Umum, Tekankan Penegakan Humanis

2 minutes reading
Saturday, 21 Nov 2026 01:24 78 redaksi

Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam resmi menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

Tahap akhir ini ditandai dengan penandatanganan dokumen finalisasi bersama tim hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jumat (20/11/2026), sehingga regulasi tersebut kini siap dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Rapat finalisasi dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Wakil Ketua Pansus Muhammad Fadhli, SH, serta anggota Pansus Yefri dan Sony Christanto, SE., MM. Dari unsur pemerintah daerah, hadir perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam dan jajaran Satpol PP selaku perangkat daerah yang menjadi leading sector dalam penerapan aturan di lapangan.

BACA JUGA:  DPRD Batam Sahkan Perda Kota Layak Anak, Perkuat Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Anwar Anas mengatakan, rampungnya pembahasan di tingkat Pansus merupakan buah sinergi maraton antara legislatif dan eksekutif agar substansi aturan benar-benar menjawab kebutuhan tata kelola ketertiban di Kota Batam.

“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ungkap Anwar.

Payung Hukum Jelas dan Kepastian Hak Masyarakat

Menurut Anwar, penyelesaian Ranperda ini tidak sekadar memenuhi aspek administratif dan yuridis semata. Regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang tegas bagi pemerintah daerah sekaligus kepastian mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga dalam menjaga ketertiban kota.

BACA JUGA:  Saat Presiden Minta Efisiensi, DPRD Batam Justru Borong Hyundai Palisade Miliaran Rupiah

“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” ujarnya.

Satpol PP Diminta Konsisten, Proporsional, dan Humanis

Secara khusus, Pansus menyoroti peran krusial Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan Perda. Substansi regulasi disusun agar bersifat operasional dan terukur, sehingga dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan ketentuan perundang-undangan maupun hak-hak masyarakat.

BACA JUGA:  Pansus Ranperda LAM Intensifkan Pembahasan, Hadirkan Narasumber Tokoh Adat

“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional, dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tegas Anwar.

Usai penandatanganan dokumen finalisasi, Pansus akan segera melaporkan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Anwar optimistis Ranperda tersebut dapat segera diagendakan dalam rapat paripurna mendatang untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah yang menopang terciptanya Kota Batam yang aman, tertib, dan tenteram.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Layanan Publik PLN Batam
LAINNYA