BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Batam, Kamis (19/11/2026).
Dengan rampungnya rapat finalisasi ini, payung hukum baru untuk menertibkan sekaligus mengoptimalkan aset pemerintah tersebut segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat finalisasi dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk ST, didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs H Surya Makmur Nasution MHum, serta dihadiri jajaran anggota Pansus dan Tim Hukum Pemko Batam.
Dandis menyampaikan bahwa seluruh draf dan substansi regulasi telah melewati tahapan pembahasan mendalam sesuai mekanisme legislasi yang berlaku, sehingga layak memasuki tahap akhir di tingkat Pansus.
“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkap Dandis.
Agar regulasi yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang kokoh dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, Pansus telah melakukan koordinasi serta konsultasi lintas instansi. Konsultasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum).
“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambah Dandis.
Lebih jauh, Dandis menegaskan bahwa aturan baru mengenai pengelolaan barang milik daerah Batam ini merupakan instrumen vital untuk menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan Perda ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal.
Melalui regulasi yang jelas, setiap siklus pengelolaan aset—mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan dan pengawasan—diharapkan dapat berjalan sesuai koridor hukum.
Usai tahapan finalisasi ini rampung, Pansus DPRD Kota Batam akan segera menyerahkan laporan hasil pembahasan kepada pimpinan dewan untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna penetapan Perda.
No Comments