
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra Sidak Lokasi Penimbunan Sungai Permata Baloi Batam, Batamnetwork.com — Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, seolah dibuat tak berdaya. Sidak yang dilakukannya beberapa waktu lalu ke lokasi penimbunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Baloi sempat memanas, bahkan Li tampak geram dan memerintahkan pengembalian fungsi sungai serta pengerukan ulang. Namun hingga kini, tak ada tanda-tanda normalisasi DAS dilakukan.
Padahal, dalam sidak tersebut, Li sempat menyemprot Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Suhar, dan menyoroti keberadaan alat berat milik Pemko Batam yang berada di lokasi penimbunan.
Diduga untuk Jalan Apartemen, Warga Sebut: Wakil Wali Kota Batam Cuma Dikerjai
Warga yang tinggal di sekitar Perumahan Baloi Regency dan Apartemen Kezia menduga proyek penimbunan DAS itu hanya “kedok” untuk membuka akses jalan menuju proyek apartemen yang tengah dikembangkan.
“Setelah sidak Bu Li, kami pikir DAS bakal dikeruk lagi. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada pergerakan. Kayaknya cuma prank,” ujar seorang warga, Jumat (4/4/2025).
Diketahui, lokasi DAS yang ditimbun berada dekat tiga bangunan apartemen. Pihak Bina Marga sebelumnya berdalih bahwa penimbunan dilakukan untuk membuat jalan perintis bagi alat berat. Tapi keterangan ini makin diragukan publik karena tak kunjung ada pengerukan ulang seperti yang dijanjikan.
Lik Khai Diduga Terlibat: Pekerja Sebut Nama Anggota DPRD Kepri
Dalam sidak tersebut, pengakuan mengejutkan datang dari operator alat berat. Mereka menyebut bahwa perintah penimbunan datang dari Anggota DPRD Provinsi Kepri, Lik Khai. Hal ini diamini Kepala Dinas BMSDA, Suhar.
“Tadi kita tahu bahwa ada pengakuan dari operator beko bahwa mereka disuruh oleh Pak Lik Khai untuk timbun sampai kondisinya seperti ini,” ujar Suhar saat itu.
Lik Khai sempat membantah keras. Ia mengklaim hanya meminta “gundukan tanah diratakan”, bukan melakukan penimbunan DAS.
Namun berdasarkan penelusuran Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, dan Direktur Lahan BP Batam, diketahui bahwa sepadan sungai selebar 25 meter seharusnya tetap dipertahankan di lokasi tersebut. Fakta ini memperkuat dugaan adanya pelanggaran tata ruang.
Polda Kepri Turun Tangan, Suhar dan Lik Khai Dipanggil Reskrimsus
Buntut dari kisruh ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri langsung bergerak. Surat panggilan resmi dilayangkan kepada Suhar dan Lik Khai, terkait dugaan pelanggaran tata ruang dan kerusakan lingkungan akibat penimbunan DAS.
Pemeriksaan akan digelar selama empat hari, mulai Selasa (8/4/2025) hingga Jumat (11/4/2025). Selain pejabat, ketua RT dan sejumlah saksi penting juga ikut dipanggil untuk mengusut tuntas siapa dalang di balik proyek yang disinyalir melanggar aturan tersebut.
“Keterangan para saksi akan disusun untuk membentuk kronologi lengkap. Fokusnya adalah dugaan pelanggaran lingkungan dan tata ruang,” ujar sumber di Polda Kepri.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester M.M. Simamora, belum memberikan pernyataan resmi.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut integritas pejabat publik, potensi penyalahgunaan wewenang, serta kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada warga.
Apakah Wakil Wali Kota Batam benar-benar “kena prank”? Ataukah ini pertarungan antara penegakan hukum dan kepentingan elite?
Warga dan pemerhati lingkungan kini menanti: apakah penimbunan DAS Baloi akan dibongkar? Atau justru akan menjadi bagian dari proyek yang telah dirancang diam-diam?
No Comments