“Program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk pers. Semangat memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, pengawasan, transparansi, dan kedekatan polisi dengan masyarakat merupakan agenda yang menyentuh langsung kepentingan publik,” kata Ramon.
Ramon menilai pers memiliki posisi strategis dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, dukungan pers dapat diwujudkan melalui pemberitaan yang memberikan ruang bagi informasi yang objektif sekaligus tetap mengkritisi pelaksanaan kebijakan ketika ditemukan persoalan di lapangan.
“Pers tidak hanya memberitakan apa yang dilakukan institusi, tetapi juga menyampaikan suara masyarakat. Karena itu, hubungan Polri dan pers harus dibangun dalam semangat keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan publik,” demikian usulan pernyataan Ramon.
Tujuh Program Transformasi Polri
Suyudi Ario Seto resmi menjabat Kapolri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum dilantik, Suyudi memaparkan tujuh program prioritas transformasi Polri dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.
Tujuh agenda tersebut meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, serta transformasi digital.
Dalam agenda kelembagaan, Suyudi mendorong struktur organisasi Polri yang lebih ramping dan efektif. Polres diarahkan menjadi satuan operasional yang kuat, sementara Polsek diperkuat agar lebih tangguh dan dekat dengan masyarakat.
