LINGGA – Pemerintah Kabupaten Lingga resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar selama tiga hari, 11–13 Februari 2026, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemaparan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Lingga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, 2 Februari 2026.
“Arah pembangunan Lingga harus sejalan dengan kebijakan nasional. Kita tidak bisa bekerja parsial. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Lingga.
Bupati juga menyoroti arahan Presiden terkait penguatan ekonomi rakyat dan percepatan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, Lingga harus mampu memaksimalkan potensi lokal, terutama di sektor kelautan, perikanan, UMKM, dan pertanian, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat di atas kertas, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif. Kita ingin ekonomi rakyat bergerak, UMKM tumbuh, nelayan dan petani sejahtera. Itu yang menjadi fokus utama dalam RKPD 2027,” ujarnya.
