“Kita akan buat MoU dengan perusahaan di Batam untuk keberpihakan pada pekerja lokal, salah satunya mengunci kuota 20 persen tenaga kerja lokal khusus kategori unskilled,” tegas Amsakar.
Pemko Batam juga mengoptimalkan alokasi dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp28 miliar untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.
Program beasiswa daerah, kata Amsakar, juga diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Konsep tersebut diwujudkan melalui kerja sama pelatihan dan pengembangan kompetensi di sejumlah bidang, seperti maintenance penerbangan dan industri digital bersama Politeknik Negeri Batam.
Pemko Batam juga menjajaki pemenuhan kebutuhan SDM industri galangan kapal di Tanjung Uncang dan Kabil melalui kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Terkait kekhawatiran mengenai reklamasi di kawasan Teluk Tering dan Tanjung Uma, Amsakar memastikan setiap pembahasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPPRL) dilakukan melalui kajian dan pembahasan bersama tim terpadu.
Tim tersebut melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pakar lingkungan dan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Menurut Amsakar, pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta ruang hidup masyarakat, khususnya nelayan.
Di hadapan mahasiswa dan pemuda, Amsakar turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat meningkat dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025.
