Kondisi ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai potensi pemanfaatan alat untuk aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal) yang berisiko merusak ekosistem pesisir serta merugikan ruang kelola nelayan tradisional. Masyarakat berharap aparat penegak hukum (APH) bersama instansi pengawas pertambangan dan ruang laut dapat turun tangan melakukan langkah preventif sejak dini.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak mana pun mengenai kepemilikan maupun legalitas rencana penggunaan sembilan unit mesin TI tersebut.
