Siaga Karhutla di Batam, BNPB Salurkan Bantuan Logistik dan Peralatan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam, Agus Bendri, dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana

Batam – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana siap pakai serta bantuan logistik dan peralatan untuk mendukung kesiapsiagaan penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Batam tahun 2026.

Bantuan tersebut diterima langsung Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam, Agus Bendri, dan disaksikan langsung Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

BACA JUGA:  Ditsamapta Polda Kepri Gelar Tradisi Pembaretan Bintara Remaja Gelombang II TA 2024

Penyerahan bantuan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (20/2/2026). Dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan rawan kebakaran.

Agus Bendri menjelaskan, bantuan yang diterima meliputi 200 paket sembako, tiga set alat pelindung diri (APD) khusus karhutla, satu unit motor trail operasional, serta dua unit pompa jinjing berkekuatan 6 HP. Total nilai bantuan mencapai Rp337.510.000.

BACA JUGA:  Kepala BP Batam Tinjau Proyek Flyover Laksamana Ladi, Target Selesai Akhir Tahun 2024

Menurutnya, dukungan tersebut akan memperkuat kapasitas personel dan sarana operasional BPBD dalam penanganan awal kebakaran hutan dan lahan, sekaligus meningkatkan kecepatan respons saat terjadi kondisi darurat.

“Bantuan ini sangat penting untuk mendukung kesiapsiagaan personel dan operasional di lapangan, terutama dalam menghadapi potensi karhutla yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat,” ujarnya.

BACA JUGA:  Regulasi Baru FTZ Batam Disorot: Mahasiswa Bongkar Pasal Kritis PP 47/2025 di Forum Madilog UNRIKA

Ia menambahkan, kesiapan logistik dan peralatan merupakan faktor penting dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Karena itu, dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan di daerah.