Amsakar meminta nelayan tidak lagi terbebani dengan proses pengurusan dokumen kapal yang selama ini membutuhkan koordinasi dengan sejumlah instansi. Ia juga mengingatkan agar bantuan mesin ketinting dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas nelayan.
“Bantuan yang diberikan harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan hanya disimpan. Manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga,” pesannya.
Di sisi lain, Amsakar menyampaikan sejumlah program Pemko Batam yang diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan jaring pengaman sosial masyarakat, termasuk seragam sekolah gratis, peningkatan bantuan bagi lansia menjadi Rp400 ribu per orang, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja rentan, serta program beasiswa perguruan tinggi bagi anak-anak hinterland dan keluarga kurang mampu.
“Langkah ini selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keenam untuk membangun dari kelurahan dan desa. Di Batam, kita butuh energi bersama untuk melompat lebih cepat. Mari kita fokus memberi solusi dan memperkuat SDM anak-anak kita agar siap mengisi arus pembangunan Batam ke depan,” kata Amsakar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan, pembentukan Tim Cakalang dilatarbelakangi masih rendahnya kepemilikan dokumen resmi kapal nelayan di Batam.
Dari total 7.224 kapal berkapasitas 0-5 Gross Ton (GT), baru sekitar 898 kapal yang memiliki dokumen rekomendasi pembelian BBM resmi dari BPH Migas.
